Kenapa Curiga pada PKS?
9/30/2013|
Abu Jundi
Melihat keberadaan PKS dalam konteks
demokrasi kita memang menarik. Para pengamat
politik mengidentifikasi PKS dengan sebutan
kaum Islamist democrat (Demokrat Islamis),
yakni kelompok Islam yang menjalankan
demokrasi, setidaknya demokrasi elektoral,
tetapi tetap memperteguh identitas dan agenda-
agenda Islam ke dalam kehidupan publik
(Mujani, 2004). Istilah islamist democrat ini
menurut pengamat politik senior Saiful Mujani,
adalah suatu contradictio interminis, atau
ungkapan yang mengandung pengertian
kontradiktif di dalam dirinya.
Tentu mudah dipahami mengapa fenomena
islamis democrat disebut sebagai sebuah
kontradiksi, karena selama ini pattern yang
terbentuk antara gerakan Islam dan demokrasi
adalah dua hal tidak pernah bisa bertemu. Kita
bisa melihat pandangan-pandangan tersebut
melalui pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir,
Jamaah Ansharut Tauhid, dan kelompok-kelomp
ok anti demokrasi lainnya.
Padahal dalam konteks PKS kita akan
menemukan pandangan lain. Membahas
bagaimana relasi Islam-Negara dalam kacamata
PKS adalah hal yang menarik. Lihat bagaimana
Anis Matta, Presiden PKS itu memosisikan
demokrasi dalam kacamata yang lebih luas alih-
alih sempit pikir seperti Hizbut Tahrir yang
menghinadina demokrasi sejak awalnya. Dalam
kacamata Anis Matta sebagaimana tertuang
dalam bukunya Menikmati Demokrasi, demokrasi
adalah sebuah kanvas di mana semua orang
boleh melukis.
“Semua individu dalam masyarakat demokrasi
sama dengan individu lain. Semua sama-sama
bebas berpikir, berekspresi, bertindak, dan
memilih jalan hidup. Tidak boleh ada rasa takut,
ada tekanan, terutama dari militer. Kebebasan
hanya dibatasi oleh kebebasan yang sama.”
Anis melanjutkan, “Namun kebebasan (dalam
demokrasi) ini ada harganya. Para pelaku
dakwah memang bebas menjalankan dakwahnya.
Tetapi pelaku kemungkaran juga bebas
melakukan kemungkaran. Yang berlaku di sini
bukan hukum benar-salah, tapi hukum legalitas.
Sesuatu itu harus legal, walaupun salah. Dan
sesuatu itu benar tapi tidak legal, adalah salah.
Jadi tugas kita adalah bagaimana
mempertemukan antara kebenaran dan legalitas.
Bagaimana menjadikan sesuatu yang haram
dalam pandangan agama, menjadi tidak legal
dalam pandangan hukum positif, dan apa yang
diperbolehkan oleh agama menjadi legal dalam
hukum positif itu.”
Dari pandangan Anis tadi, tampak jelas
bagaimana PKS menerima demokrasi sebagai
bagian dari cara mereka menyampaikan aspirasi.
Sama persis dengan apa yang berada dalam
benak kalangan sekuler yang juga menyampaikan
aspirasinya lewat demokrasi. Yang berbeda dari
keduanya hanya pada tataran ide apa yang
diperjuangkan. Dan memang karena itulah
demokrasi diperlukan: sebagai melting pot dari
ragam ide yang tumbuh di masyarakat. PKS
menyampaikan apa yang diinginkannya melalui
prosedur demokrasi yang sah dan konstitusional,
seraya tetap menghargai keragaman dan
multikulturalitas dalam masyarakat. Itulah
mengapa PKS menerima demokrasi sebagai
sarana perjuangan.
Lihat bagaimana Fahri Hamzah dalam buku
tebalnya berjudul, “Negara, Pasar dan
Rakyat” (2010) menggambarkan demokrasi,
“demokrasi sejalan dengan ide modernisasi yang
menuntut adanya perubahan di segala bidang
kehidupan. Tradisi Islam bukanlah warisan kaku
yang hanya mempertahankan corak klasiknya.
Meski pada awalnya Islam tidak mengenal
prinsip demokrasi, namun gagasan universal
demokrasi sejalan dengan prinsip Islam… tidak
ada halangan bagi agama untuk berdampingan
dengan demokrasi. Dalam prinsip Islam elemen-
elemen demokrasi meliputi prinsip-prinsip
tertentu seperti syura, musawah, adalah,
amanah, masuliyah, dan hurriyah.”
Pandangan realistis dan akomodatif semacam ini
terhadap demokrasi sejatinya sejalan dengan
pandangan seorang ulama dunia yang cukup
dihormati di Indonesia, yaitu Syaikh Yusuf al-
Qaradhawi dalam bukunya Fiqh Daulah (Fikih
Negara)
Posted in
