PKS Dukung PBNU terkait Fatwa Hukuman Mati bagi Koruptor
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungannya terhadap fatwa Nahdlatul Ulama (NU) mengenai hukuman mati bagi koruptor.
Hal itu disampaikan oleh Fraksi PKS dalam kunjungannya ke kantor PBNU
di jalan Kramat Raya No 104 Jakarta Pusat, Kamis (27/9) sore.
"Secara prinsip iya, kami mendukung hukum mati bila memang yang dikorupsi jumlahnya besar dan mengakibatkan kerusakan yang masif terhadap perekonomian dan kehidupan bernegara. Jumlahnya mungkin di atas 100 miliar," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid seperti dikutip pkspiyungan.org, Kamis (27/9).
Hidayat Nur Wahid memimpin delegasi PKS bersilaturahim ke PBNU. Rombongan pimpinan Fraksi PKS yang terdiri dari Habib Nabiel AlMusawa, Habib Aboebakar, KH Abdul Hakim, dan Hidayat Nur Wahid itu diterima langsung oleh Ketua PBNU KH Said Aqil Siraj.
Selain menyoal fatwa hukuman mati bagi koruptor dan memperkenalkan pimpinan Fraksi PKS yang baru, dalam pertemuan itu Hidayat juga membicarakan sejumlah masalah keummatan. Diantaranya, mengenai perlu tidaknya protokol internasional anti penistaan agama dan sertifikasi ulama.
"Banyak hal yang bisa diperjuangkan bersama dengan PBNU. Itu tentunya juga bisa lakukan dengan partai lain," tambah Hidayat.
Sebelumnya, PBNU menggelar Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Pondok Pesantren Kempek, Gempol, Cirebon pada 14-17 September 2012. Salah satu hasil Munas tersebut adalah fatwa perlunya hukuman mati bagi koruptor yang membawa kehancuran (fasad), khususnya bagi yang mengulangi perbuatan korupsinya. [JJ/Pksp/bsb]
"Secara prinsip iya, kami mendukung hukum mati bila memang yang dikorupsi jumlahnya besar dan mengakibatkan kerusakan yang masif terhadap perekonomian dan kehidupan bernegara. Jumlahnya mungkin di atas 100 miliar," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid seperti dikutip pkspiyungan.org, Kamis (27/9).
Hidayat Nur Wahid memimpin delegasi PKS bersilaturahim ke PBNU. Rombongan pimpinan Fraksi PKS yang terdiri dari Habib Nabiel AlMusawa, Habib Aboebakar, KH Abdul Hakim, dan Hidayat Nur Wahid itu diterima langsung oleh Ketua PBNU KH Said Aqil Siraj.
Selain menyoal fatwa hukuman mati bagi koruptor dan memperkenalkan pimpinan Fraksi PKS yang baru, dalam pertemuan itu Hidayat juga membicarakan sejumlah masalah keummatan. Diantaranya, mengenai perlu tidaknya protokol internasional anti penistaan agama dan sertifikasi ulama.
"Banyak hal yang bisa diperjuangkan bersama dengan PBNU. Itu tentunya juga bisa lakukan dengan partai lain," tambah Hidayat.
Sebelumnya, PBNU menggelar Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Pondok Pesantren Kempek, Gempol, Cirebon pada 14-17 September 2012. Salah satu hasil Munas tersebut adalah fatwa perlunya hukuman mati bagi koruptor yang membawa kehancuran (fasad), khususnya bagi yang mengulangi perbuatan korupsinya. [JJ/Pksp/bsb]
Posted in
Berita
Related posts:
If you enjoyed this article, subscribe to receive more great content just like it.
Popular Posts
-
UNDANGAN, Ikhwah fillah... Mari eratkan ukhuwah, raih keberkahan silaturrahim dan majelis ilmu, HADIRI Forum Pengajian Keluarga Sejahter...
-
DCS DPRD II PKS Dapil IV (Banyudono,Ngemplak, Sawit,Sambi) Boyolali Daerah Pemilihan IV Banyudono, Ngemplak, Sawit, Sambi. 1. Nur Achmad...
-
MEMANG tidak sederhana menjadi seorang pemimpin yang legal secara formal dan legitimed (dicintai bawahannya). Sebelum seseorang diakui...
-
Ikhwati wa akhwati fillah... Melihat berita ttg LHI terkait sapi impor , maka ana sebagai salah satu kader PKS yg mengenal LHI, sangat b...
-
Presiden Mesir, Dr Muhammad Mursi menempati urutan ke-4 orang yang paling berpengaruh di dunia versi Majalah Time. Majalah Time mengung...
-
Pada tahun kesepuluh kenabian, istri Nasbi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam, Khadijah binti Khuwailid, dan pamannya, Abu Thlaib, wafat. Ber...
-
TEMPO.CO , Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melarang semua anggotanya yang duduk di Badan Anggaran untuk memakai ruangan yang ba...
-
Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri sangat menikmati naik ojek dari pos pemantauan perbatasan desa Temajuk menuju dusun Camar Bulan. “Kalau...
Recent Stories
Connect with Facebook
Sponsors
Search
Archives
-
▼
2012
(104)
-
▼
September
(13)
- PKS Dukung PBNU terkait Fatwa Hukuman Mati bagi Ko...
- PKS Mau Genjot Kinerja Di DPR
- Peradaban Islam Penyelamat Kemanusiaan
- Urgensi Tarbiyah Dzatiyah
- Wali Kota Termuda di Dunia Semangati Remaja Indonesia
- Mengapa Kami Mencintai Halaqah?
- Youtube Blokir Film “IOM” untuk RI, Kalau Masih Ad...
- Kejanggalan-kejanggalan dalam Kasus Terorisme
- Foke: PKS Paling Banyak Membantu Saya Selama 5 Tah...
- Fitnah dalam Dunia Politk Biasa, Tapi Kenapa Selal...
- Fatwa Terbaru Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi tentang Syiah
- Presiden PKS belum berpikir jadi calon presiden
- Antara Dua Ied yang Penuh Barakah dan Rahmat
-
▼
September
(13)
Categories
Blog Archives
-
▼
2012
(104)
-
▼
September
(13)
- PKS Dukung PBNU terkait Fatwa Hukuman Mati bagi Ko...
- PKS Mau Genjot Kinerja Di DPR
- Peradaban Islam Penyelamat Kemanusiaan
- Urgensi Tarbiyah Dzatiyah
- Wali Kota Termuda di Dunia Semangati Remaja Indonesia
- Mengapa Kami Mencintai Halaqah?
- Youtube Blokir Film “IOM” untuk RI, Kalau Masih Ad...
- Kejanggalan-kejanggalan dalam Kasus Terorisme
- Foke: PKS Paling Banyak Membantu Saya Selama 5 Tah...
- Fitnah dalam Dunia Politk Biasa, Tapi Kenapa Selal...
- Fatwa Terbaru Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi tentang Syiah
- Presiden PKS belum berpikir jadi calon presiden
- Antara Dua Ied yang Penuh Barakah dan Rahmat
-
▼
September
(13)
Recent Comments