PKS Tolak Kenaikan Harga BBM
1/25/2012|
Abu Jundi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi VII DPR secara tegas tak menyetujui pembatasan BBM subsidi juga opsi kenaikan harganya. Anggota Komisi VII Mardani Ali Sera beralasan pemerintah belum menyelesaikan tiga pekerjaan rumah yang diamanatkan DPR terhadapnya.
Pertama, pemerintah harus mengurangi subsidi untuk PLN sebab perusahaan plat merah itu kebanyakan mengonsumsi bahan bakar diesel. Sebanyak 1 KWh listrik berbahan bakar diesel menghabiskan Rp 3.000, sedangkan jika dikonversi ke gas akan lebih murah menjadi Rp 700 per KWh.
“Subsidi PLN pada 2010 saja sekitar Rp 50 triliun, jika pemerintah potong separuhnya, maka bisa kita berikan untuk subsidi BBM,” kata Mardani saat dihubungi Republika, Rabu (25/1). Menurut Mardani, yang menyebabkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik adalah penggunaan BBM untuk pembangkit. Seharusnya untuk menekan anggaran subsidi, PLN mengggunakan bahan bakar gas dan batubara.
Kedua, pemerintah belum mengoptimalisasikan sistem transportasi umum. Menurutnya, perbaikan-perbaikan yang dilakukan dapat berbagai cara. Misalnya, menaikkan tarif parkir kendaraan, dan menganjurkan masyarakat beralih ke transportasi umum.
Ketiga, pemerintah mengaudit kinerja Pertamina terakit catatan efisiensinya. Terkait hal ini, sebelumnya, anggota komisi VII Dito Gunandito mengapresiasi penghematan Pertamina terhadap impor BBM. Dalam laporannya, Pertamina menghemat pengadaan impor BBM premium dan solar mencapai Rp 2,6 triliun atau 283 juta dolar AS selama 2011.
Mardani menambahkan keputusan DPR terhadap opsi-opsi pemerintah akan diputuskan besok (Kamis, 26 Januari 2012) dalam rapat DPR bersama pejabat Kementerian ESDM. “Kalo DPR, keputusannya besok (Kamis), kalo PKS tetap menolak,” tegasnya.
Pertama, pemerintah harus mengurangi subsidi untuk PLN sebab perusahaan plat merah itu kebanyakan mengonsumsi bahan bakar diesel. Sebanyak 1 KWh listrik berbahan bakar diesel menghabiskan Rp 3.000, sedangkan jika dikonversi ke gas akan lebih murah menjadi Rp 700 per KWh.
“Subsidi PLN pada 2010 saja sekitar Rp 50 triliun, jika pemerintah potong separuhnya, maka bisa kita berikan untuk subsidi BBM,” kata Mardani saat dihubungi Republika, Rabu (25/1). Menurut Mardani, yang menyebabkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik adalah penggunaan BBM untuk pembangkit. Seharusnya untuk menekan anggaran subsidi, PLN mengggunakan bahan bakar gas dan batubara.
Kedua, pemerintah belum mengoptimalisasikan sistem transportasi umum. Menurutnya, perbaikan-perbaikan yang dilakukan dapat berbagai cara. Misalnya, menaikkan tarif parkir kendaraan, dan menganjurkan masyarakat beralih ke transportasi umum.
Ketiga, pemerintah mengaudit kinerja Pertamina terakit catatan efisiensinya. Terkait hal ini, sebelumnya, anggota komisi VII Dito Gunandito mengapresiasi penghematan Pertamina terhadap impor BBM. Dalam laporannya, Pertamina menghemat pengadaan impor BBM premium dan solar mencapai Rp 2,6 triliun atau 283 juta dolar AS selama 2011.
Mardani menambahkan keputusan DPR terhadap opsi-opsi pemerintah akan diputuskan besok (Kamis, 26 Januari 2012) dalam rapat DPR bersama pejabat Kementerian ESDM. “Kalo DPR, keputusannya besok (Kamis), kalo PKS tetap menolak,” tegasnya.
Posted in
Berita
