PKS Kaji Keluar dari Koalisi
11/05/2011|
Abu Jundi
[JAKARTA] Perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menyisakan banyak persoalan bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Banyak kader partai itu yang menghendaki PKS berada di luar koalisi. Desakan kader, yang sebagian besar diwakili kelompok muda PKS itu, membuat pusing petinggi partai. Mereka pun memutuskan mengkaji ulang posisi PKS di kabinet, dengan melakukan penjaringan aspirasi.
Namun, semua keputusan akhir ada di Majelis Syuro PKS.
Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak, beberapa waktu lalu mengakui adanya banyak usulan dari kader, termasuk yang berada di daerah, agar partai politik itu keluar dari koalisi. Menurut dia, seluruh aspirasi politik dan dinamika dari kader PKS tersebut berkaitan dengan perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Yudhoyono tersebut.
“Seluruh aspirasi tersebut telah dirangkum dan diserahkan ke Majelis Syuro untuk menentukan sikap politik dalam koalisi,” katanya.
Menurut guru besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah, sebenarnya PKS tidak perlu menggunakan mekanisme penjaringan aspirasi. PKS justru punya alasan keluar dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II serta meninggalkan koalisi.
“Tidak perlu menjaring aspirasi. Ketika kontrak politik sudah dikhianati Presiden SBY, harusnya PKS langsung keluar,” ungkap Iberamsjah.
Dikatakan, kalau PKS keluar dari koalisi, maka PKS bisa menjadi partai besar. PKS akan dianggap konsisten oleh masyarakat.
Sebaliknya, semakin lama PKS memutuskan sikap, maka PKS akan menjadi kerdil atau menjadi bonsai. PKS juga akan tetap berada di bawah bayang-bayang partai besar dalam koalisi, seperti Partai Demokrat dan Partai Golkar. Masyarakat juga akan memandang PKS cenderung haus kekuasaan.
“Kalau PKS bertahan, harga diri partai dikorbankan. Masyarakat juga justru menjadi sinis dan kecewa dengan PKS,” tandasnya.
Iberamsjah yakin sampai sekarang sikap PKS fifty-fifty. “Masih 50-50, kalangan arus bawah dan daerah ingin PKS keluar dari koalisi, tapi yang di atas terlalu sayang dengan kekuasaan,” tukasnya.
Dari Ambon dilaporkan, PKS masih melakukan penjaringan aspirasi dari para kadernya sampai ke tingkat paling bawah, maupun meminta tanggapan tokoh masyarakat untuk menentukan sikap terkait kebijakan pemerintah melakukan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
“Memang saat ini publik bertanya-tanya tentang bagaimana sikap PKS terhadap masa depan koalisi bersama pemerintah pasca pergantian KIB II, yang dilakukan dengan pengurangan satu jatah menteri dari empat menjadi tiga kursi,” kata Sekretaris Umum DPW PKS Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Senin.
Tentu saja pengambilan sikap apakah koalisi atau oposisi ini sebelum dilaksanakan, akan mempertimbangkan banyak aspek, sehingga saat ini sementara dilakukan penjaringan aspirasi dari kader termasuk struktur partai dari tingkat yang paling bawah.
Penjaringan aspirasi ini dimulai dari tingkat DPC, DPD, DPW hingga tingkat DPP, yang nantinya akan dikeluarkan sikap masa depan PKS seperti apa dalam koalisi nanti. Kemudian PKS merupakan partai yang tersistematis dan terstruktur, serta memiliki keterwakilan dalam pengambilan keputusan, dan Majelis Syuro dalam partai ini yang akan melakukannya.
“Kita tunggu saja apa hasil keputusan Majelis Syuro. Dan menurut kami, keputusan ini diambil tidak berdasarkan faktor pengurangan atau penambahan jabatan menteri dalam jajaran kabinet," katanya.
Namun, rencana pengambilan keputusan ini lebih didasarkan pada faktor lain, seperti maksimal tidaknya keterlibatan PKS dalam koalisi, termasuk bagaimana posisi PKS dalam mempertimbangkan aspek pengabdian, yang akan dilakukan demi kemaslahatan serta pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Wilayah Jawa Tengah meyakini yakin ini akan tetap kritis terhadap pemerintah, meski saat ini masih tergabung dalam koalisi pemerintahan.
"Kritis sudah menjadi semacam tabiat kader PKS dalam memberi masukan kepada pemerintah," kata Ketua Dewan Pimpinan PKS Wilayah Jawa Tengah, A Fikri Faqih, di Semarang.
Menurut dia, PKS Jawa Tengah akan mendukung keputusan dewan pimpinan pusat, berkaitan dengan keputusan untuk bertahan di koalisi atau tidak, usai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut kemungkinan besar akan dibahas dalam rapat Majelis Syuro PKS pada Desember 2011.
Banyak kader partai itu yang menghendaki PKS berada di luar koalisi. Desakan kader, yang sebagian besar diwakili kelompok muda PKS itu, membuat pusing petinggi partai. Mereka pun memutuskan mengkaji ulang posisi PKS di kabinet, dengan melakukan penjaringan aspirasi.
Namun, semua keputusan akhir ada di Majelis Syuro PKS.
Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak, beberapa waktu lalu mengakui adanya banyak usulan dari kader, termasuk yang berada di daerah, agar partai politik itu keluar dari koalisi. Menurut dia, seluruh aspirasi politik dan dinamika dari kader PKS tersebut berkaitan dengan perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Yudhoyono tersebut.
“Seluruh aspirasi tersebut telah dirangkum dan diserahkan ke Majelis Syuro untuk menentukan sikap politik dalam koalisi,” katanya.
Menurut guru besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah, sebenarnya PKS tidak perlu menggunakan mekanisme penjaringan aspirasi. PKS justru punya alasan keluar dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II serta meninggalkan koalisi.
“Tidak perlu menjaring aspirasi. Ketika kontrak politik sudah dikhianati Presiden SBY, harusnya PKS langsung keluar,” ungkap Iberamsjah.
Dikatakan, kalau PKS keluar dari koalisi, maka PKS bisa menjadi partai besar. PKS akan dianggap konsisten oleh masyarakat.
Sebaliknya, semakin lama PKS memutuskan sikap, maka PKS akan menjadi kerdil atau menjadi bonsai. PKS juga akan tetap berada di bawah bayang-bayang partai besar dalam koalisi, seperti Partai Demokrat dan Partai Golkar. Masyarakat juga akan memandang PKS cenderung haus kekuasaan.
“Kalau PKS bertahan, harga diri partai dikorbankan. Masyarakat juga justru menjadi sinis dan kecewa dengan PKS,” tandasnya.
Iberamsjah yakin sampai sekarang sikap PKS fifty-fifty. “Masih 50-50, kalangan arus bawah dan daerah ingin PKS keluar dari koalisi, tapi yang di atas terlalu sayang dengan kekuasaan,” tukasnya.
Dari Ambon dilaporkan, PKS masih melakukan penjaringan aspirasi dari para kadernya sampai ke tingkat paling bawah, maupun meminta tanggapan tokoh masyarakat untuk menentukan sikap terkait kebijakan pemerintah melakukan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
“Memang saat ini publik bertanya-tanya tentang bagaimana sikap PKS terhadap masa depan koalisi bersama pemerintah pasca pergantian KIB II, yang dilakukan dengan pengurangan satu jatah menteri dari empat menjadi tiga kursi,” kata Sekretaris Umum DPW PKS Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Senin.
Tentu saja pengambilan sikap apakah koalisi atau oposisi ini sebelum dilaksanakan, akan mempertimbangkan banyak aspek, sehingga saat ini sementara dilakukan penjaringan aspirasi dari kader termasuk struktur partai dari tingkat yang paling bawah.
Penjaringan aspirasi ini dimulai dari tingkat DPC, DPD, DPW hingga tingkat DPP, yang nantinya akan dikeluarkan sikap masa depan PKS seperti apa dalam koalisi nanti. Kemudian PKS merupakan partai yang tersistematis dan terstruktur, serta memiliki keterwakilan dalam pengambilan keputusan, dan Majelis Syuro dalam partai ini yang akan melakukannya.
“Kita tunggu saja apa hasil keputusan Majelis Syuro. Dan menurut kami, keputusan ini diambil tidak berdasarkan faktor pengurangan atau penambahan jabatan menteri dalam jajaran kabinet," katanya.
Namun, rencana pengambilan keputusan ini lebih didasarkan pada faktor lain, seperti maksimal tidaknya keterlibatan PKS dalam koalisi, termasuk bagaimana posisi PKS dalam mempertimbangkan aspek pengabdian, yang akan dilakukan demi kemaslahatan serta pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Wilayah Jawa Tengah meyakini yakin ini akan tetap kritis terhadap pemerintah, meski saat ini masih tergabung dalam koalisi pemerintahan.
"Kritis sudah menjadi semacam tabiat kader PKS dalam memberi masukan kepada pemerintah," kata Ketua Dewan Pimpinan PKS Wilayah Jawa Tengah, A Fikri Faqih, di Semarang.
Menurut dia, PKS Jawa Tengah akan mendukung keputusan dewan pimpinan pusat, berkaitan dengan keputusan untuk bertahan di koalisi atau tidak, usai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut kemungkinan besar akan dibahas dalam rapat Majelis Syuro PKS pada Desember 2011.
Posted in
Berita
